Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M resmi ditutup dengan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang menekankan transformasi layanan haji yang inklusif, aman, dan adaptif terhadap dinamika global.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, 8–11 April 2026 di Tangerang ini membahas empat isu krusial, yakni penguatan skema murur dan tanazul, penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), kesiapan pemberangkatan jemaah di dalam negeri, serta penanganan problematika jemaah haji khusus dan umrah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Teguh Dwi Nugroho, dalam laporan penutupan menegaskan bahwa seluruh hasil pembahasan merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan haji secara menyeluruh.
“Rumusan rekomendasi dari empat komisi ini adalah wujud nyata komitmen seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah untuk terus bertransformasi menghadirkan layanan haji yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan,” ujar Teguh, Sabtu (11 April 2026).
Pertama, penguatan skema murur dan tanazul yang menekankan pentingnya pengelolaan pergerakan jemaah secara lebih terukur. Upaya ini didukung dengan edukasi masif kepada jemaah, pendataan berbasis kloter sejak di tanah air, serta jaminan layanan transportasi dan konsumsi dari penyedia layanan di Arab Saudi. Selain itu, pelaksanaan badal lontar akan diperketat dengan standar rasio 1:5 guna memastikan keamanan dan ketertiban selama puncak ibadah di Mina.
Kedua, antisipasi dampak perubahan rute penerbangan. Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi komprehensif yang meliputi evaluasi kontrak maskapai, koordinasi pendanaan dengan DPR RI dan BPKH, serta penguatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
“Mitigasi komprehensif diperlukan agar kenaikan biaya tidak membebani jemaah, sekaligus memastikan keselamatan dan kenyamanan perjalanan tetap terjaga,” tegasnya.
Ketiga, penguatan kesiapan domestik. Dari sisi dalam negeri, pemerintah mendorong percepatan digitalisasi data jemaah, revitalisasi asrama haji, serta penguatan sumber daya manusia guna mendukung layanan yang optimal. Aspek kesehatan juga menjadi perhatian melalui penguatan pembinaan pra-embarkasi dan integrasi layanan kesehatan di daerah.
Keempat, penertiban haji khusus dan umrah. Pemerintah akan memperketat pengawasan melalui pembentukan Satgas gabungan guna mencegah praktik non-prosedural. Sinkronisasi data berbasis kependudukan serta kewajiban pelaporan bagi jemaah umrah menjadi langkah strategis yang disepakati.
Menutup laporannya, Teguh menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi telah dihimpun dalam dokumen yang akan ditindaklanjuti sebagai Rencana Aksi Nasional.
“Dokumen ini bukan sekadar hasil Rakernas, tetapi menjadi pijakan operasional dalam menghadirkan layanan haji yang lebih baik di masa mendatang,” pungkasnya.
Rakernas tahun ini menegaskan arah baru penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga pada penguatan ketahanan sistem dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. (UYR/Haji)